Lack of control enables
abuse
Kurangnya pengawasan memungkinkan penyalahgunaan
The case of troubled orphanage Samuel’s House has given rise to questions about the possibility of child abuse and profiteering in orphanages in Jakarta amid the lack of monitoring.Kasus mengenai masalah yang terjadi di panti asuhan Rumah Samuel telah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mengenai kemungkinan penyalahgunaan anak-anak dan percaloan yatim piatu di Jakarta ditengah-tengah kurangnya pemantauan.
National Commission for Child Protection (Komnas PA), the Jakarta Police and a reputable Catholic orphanage in Jakarta have confirmed that the monitoring and control of orphanages in the city were lacking because of a shortage of human resources.
Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Polisi Jakarta dan seorang terkemuka panti asuhan Katolik di Jakarta telah meng-konfirmasi bahwa pemantauan dan pengawasan panti asuhan di kota tersebut kurang karena kurangnya sumber daya manusia.
Komnas PA chairman Arist Merdeka Sirait said he had seen several cases of profiteering and child abuse at orphanages. Most of the cases, however, were resolved by the people involved in the cases and were not reported to the police.
Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait mengatakan dia telah melihat beberapa kasus terkait pencaloan dan penyalahgunaan terhadap anak di panti asuhan. Banyak dari kasusnya, bagaimanapun, diselesaikan oleh orang yang terlibat dalam kasus tersebut dan tidak dilaporkan ke polisi.
“It is almost impossible to rely solely on institutions [such as Komnas PA and the Jakarta Social Agency] to monitor and control troubled orphanages such as Samuel’s House,” he said, adding that the institutions were overwhelmed in monitoring and controlling registered orphanages due to limited manpower.
"Hampir tidak mungkin untuk mengandalkan lembaga [seperti Komnas PA dan Perwakilan Sosial Jakarta] untuk memantau dan mengawasi masalah di panti asuhan seperti di rumah Samuel," katanya, menambahkan bahwa lembaga tersebut meliputi pemantauan dan pengawasan panti asuhan telah mencatat tenaga kerja terbatas.
Jakarta Police spokesman Sr. Comr. Rikwanto concurred, saying that such cases were rarely reported to police.
Juru bicara polisi Jakarta Sr. Comr. Rikwanto secara bersamaan, mengatakan bahwa kasus seperti itu jarang dilaporkan ke polisi
When asked about orphanages’ operational licenses, owners of troubled orphanages often argued that their licenses were being processed but that they had opened in the interim for humanitarian reasons, he added.
Ketika bertanya mengenai lisensi operasional yatim piatu, pemilik dari panti asuhan yang bermasalah sering berpendapat bahwa lisensi mereka sudah diproses, mereka membuka panti asuhan tersebut dengan alasan untuk kemanusiaan, dia menambahkan.
Dedie Kurniadi, the head of Vincentius Catholic Orphanage for boys, said that every orphanage had to register with the Social Agency to obtain an operational license. “It is a basic security measure to prevent [profiteering and abuse],” he said.
Dedie Kurniadi, kepala Panti asuhan Vincentius Catholic untuk anak laki-laki, mengatakan bahwa setiap panti asuhan harus terdaftar dengan Perwakilan Sosial untuk memperoleh lisensi operasional. "Hal tersebut merupakan ukuran dasar keamanan untuk pencegahan [pencaloan dan penyalahgunaan]," dia mengatakan.
Rikwanto said that after holding discussions with several children’s observers due to the Samuel’s House case, it was confirmed that some orphanages’ owners did take money from sponsors for their own benefit at the expense of the children’s welfare.
Rikwanto mengatakan bahwa setelah mendiskusikan dengan beberapa pemerhati anak untuk kaus rumah Samuel, dikonfirmasi bahwa beberapa pemilik panti asuhak mengambil uang dari sponsor untuk keuntungan mereka dalam membiayai kesejahteraan anak-anak.
To anticipate such cases, he encouraged people living near orphanages to be proactive in helping monitor the orphanages as they were the ones who could observe daily activities at the orphanages. The sponsors should also become more involved in controlling the financial aspects of orphanages, he added.
Untuk mengantisipasi kasus seperti itu, dia menganjurkan orang-orang yang tinggal dekat panti asuhan agar proaktif dalam membantu memantau panti asuhan sebagai orang yang dapat mengamati aktifitas harian di panti asuhan. Sponsor juga harus menjadi lebih terlibat dalam memantau aspek keuangan panti asuhan, dia menambahkan.
Arist said that in a city like Jakarta, the monitoring and controlling of orphanages by the public were weak because people tended to be indifferent toward orphanages. For that reason, it was important for the government to make society-based regulatory units or watchdogs, he added.
Arist mengatakan bahwa di sebuah kota seperti Jakarta, pemantauan dan pengawasan panti asuhan oleh umum lemah karena orang-orang acuh tak acuh terhadap panti asuhan. Dengan alasan tersebut, penting untuk pemerintah membuat lembaga yang didasarkan pada peraturan, dia menambahkan.
“Neighborhood units [RT] and community units [RW] should be involved in the monitoring,” he told The Jakarta Post.
"Rukun Tetangga [RT] dan Rukun Warga [RW] harus dilibatkan dalam hal pemantauan," katanya kepada Jakarta Post.
Arist said that the best place for a child to grow was with family and that an orphanage should be the last resort. He said Indonesia needed to shift the paradigm from orphanage-oriented to society-oriented, meaning that members of society should be responsible for taking care of abandoned or underprivileged children in their neighborhoods.
Arist mengatakan bahwa tempat terbaik bagi anak untuk tumbuh adalah dengan keluarga dan bahwa panti asuhan harus diambil sebagai tempat terakhir. Dia mengatakan Indonesia perlu merubah paradigma dari pantiasuhan-terorientasi ke masyarakat-terorientasi, artinya bahwa anggota masyarakat seharusnya bertanggungjawab untuk peduli terhadap anak terlantar dan kurang mampu di lingkungan tetangga mereka.
In Indonesia, many children in orphanages are not orphans but come from low-income families that cannot take care of their children.
Di Indonesia, banyak anak-anak di panti asuhan bukanlah yatim tapi datang dari keluarga yang kekurangan baha tidak dapat menjaga anak-anak mereka.
Dedie of Vincentius also acknowledged that based on his experience, orphanages in Jakarta lacked supervision and monitoring by the government and the public.
Dedie dari vincentius juga menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman, panti asuhan di Jakarta kekurangan pengawasan dan pemantauan oleh pemerintah dan masyarakat umum.
“People might be ignorant because they do not know [that the orphanages exist],” Dedie said, adding that due to the Samuel’s House case, members of the public should understand they had a responsibility toward children living at the orphanage.
"Orang-orang boleh jadi tidak peduli karena mereka tidak tau [keberadaan panti asuhan]," kata Dedie, menambahkan bahwa hak terhadap kasus rumah Samue, anggota masyarakat seharusnya paham mereka mempunyai tanggungjawab terhadap anak-anak yang tinggal di panti asuhan.
He said people who sponsored an orphanage should understand that they were also responsible for the children it housed.
Dia mengatakan masyarakat yang tersponsori di panti asuhan seharusnya paham bahwa mereka juga bertanggungjawab untuk anak-anak di rumah tersebut.
Indonesian Child Protection Commission (KPAI) chairman Asrorun Niam Sholeh said the KPAI and other organizations focusing on children planned to establish standard operating procedures (SOP) on how to monitor orphanages in the future to avoid another Samuel’s House.
"Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ketua Asrorun Niam Sholeh mengatakan KPAI dan organisasi lain yang fokus pada anak, terencana untuk mendirikan Standar Prosedur Operasional (SOP) dalam hal bagaimana memantau panti asuhan dimasa yang akan datang untuk menghindari rumah Samuel lainnya.
“The Social Ministry has SOP on how to establish and maintain an orphanage. [Therefore] we [will focus] on the monitoring level,” he said recently. (ask/nai)
"Menteri Sosial mempunya SOP dalam hal bagaimana untuk mendirikan dan memelihara sebuah panti asuhan. [Oleh karena itu] kita [akan fokus] dalam level pemantauan," dia mengatakan baru-baru ini.
sumber: http://www.thejakartapost.com/news/2014/03/18/lack-control-enables-abuse.html
Mohon koreksinya dari para pembaca yaa.. :)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar